Wilayah Ibu Kota Australia (Australian Capital Territory/ACT) bersiap memperketat aturan perjudian pada Oktober 2026. Pemerintah mengusulkan sejumlah perubahan, mulai dari pembatasan penarikan uang tunai di tempat perjudian hingga kewajiban menggunakan sistem pembayaran nontunai pada mesin poker.
Kebijakan ini merupakan bagian dari paket reformasi yang diumumkan pada September 2026. Tujuannya adalah mengurangi dampak negatif perjudian terhadap masyarakat Canberra sekaligus membantu klub-klub komunitas mengurangi ketergantungan pada pendapatan dari mesin poker.
ACT Usulkan Larangan Penarikan Tunai di ATM dan EFTPOS
Salah satu usulan utama dalam reformasi ini adalah melarang tempat yang mengoperasikan mesin poker menyediakan fasilitas penarikan uang tunai melalui ATM maupun EFTPOS. okeslot
Kebijakan tersebut dirancang untuk membatasi akses pemain terhadap uang tambahan ketika sedang berjudi. Dengan demikian, pemain diharapkan tidak mudah mengambil uang berulang kali untuk melanjutkan permainan.
Menurut panduan resmi reformasi perjudian Pemerintah ACT, larangan penggunaan EFTPOS untuk penarikan tunai direncanakan mulai berlaku enam minggu setelah peraturan terkait diumumkan.
Sementara itu, larangan ATM yang diusulkan akan diberlakukan 12 bulan setelah undang-undang disahkan. Masa transisi ini memberikan waktu bagi tempat usaha untuk menyingkirkan mesin ATM yang tersedia di lokasi mereka.
Mesin Poker Akan Beralih ke Sistem Nontunai
Selain membatasi akses terhadap uang tunai, pemerintah ACT juga mengusulkan agar mesin poker menggunakan sistem pembayaran nontunai.
Perubahan ini menjadi bagian dari upaya untuk membuat aktivitas perjudian lebih terkendali. Pemerintah berharap sistem tersebut dapat membantu pemain memantau pengeluaran mereka dan mengurangi risiko menghabiskan uang secara berlebihan.
Meski demikian, penerapan sistem nontunai tetap perlu didukung aturan yang jelas agar tujuan perlindungan konsumen dapat tercapai.
Pemerintah Ingin Mengurangi Dampak Buruk Perjudian
Reformasi ini tidak hanya berfokus pada transaksi tunai. Pemerintah ACT juga berencana mengurangi jumlah mesin judi yang diizinkan beroperasi serta memperpanjang periode penutupan wajib di tempat perjudian.
Langkah-langkah tersebut ditujukan untuk mengurangi paparan masyarakat terhadap perjudian dan menekan risiko kerugian finansial yang dapat memengaruhi kehidupan pribadi maupun keluarga.
Di sisi lain, pemerintah juga ingin membantu klub-klub komunitas agar tidak terlalu bergantung pada pemasukan dari mesin poker. Dengan mengurangi ketergantungan tersebut, klub diharapkan dapat mengembangkan sumber pendapatan lain yang lebih berkelanjutan.
Menteri Reformasi Perjudian ACT, Dr. Marisa Paterson, menyatakan bahwa pembatasan akses terhadap uang tunai di tempat perjudian dapat membantu pemain mempertimbangkan kembali keputusan pengeluaran mereka.
Kapan Aturan Baru Ini Berlaku?
Jadwal penerapan reformasi akan bergantung pada pengumuman peraturan dan proses pengesahan undang-undang yang terkait.
Berdasarkan rencana yang dipublikasikan pemerintah, larangan penarikan tunai melalui EFTPOS akan dimulai enam minggu setelah peraturan terkait diumumkan. Adapun larangan ATM direncanakan berlaku 12 bulan setelah undang-undang disahkan.
Karena itu, masyarakat dan pengelola tempat perjudian perlu mengikuti pengumuman resmi pemerintah untuk mengetahui tanggal penerapan yang pasti.
Kesimpulan
Rencana reformasi perjudian di Wilayah Ibu Kota Australia menunjukkan upaya pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap aktivitas mesin poker. Pembatasan penarikan tunai melalui ATM dan EFTPOS, penerapan sistem nontunai, pengurangan jumlah mesin judi, serta perpanjangan waktu penutupan wajib menjadi bagian dari langkah tersebut.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat mengurangi risiko kerugian akibat perjudian sekaligus mendorong klub-klub komunitas mencari sumber pendapatan yang lebih beragam.